*Global Educational Reform Movement

(Stockholm, Juli 2019)

Era 90an itu katanya daerah Nordik sini mengalami krisis ekonomi. Konsekuensinya, dalam rangka memulihkan diri, keran privatisasi mulai dibuka. Layanan kesehatan, layanan pos, jalur kereta api, dsb melibatkan pengelolaan oleh pihak swasta. Terjadi di Swedia, tak terkecuali Finlandia.

Di Swedia, termasuk sektor pendidikan. Yang walau dibiayai pajak negara, swasta boleh mengambil profit dari usahanya. Pilihan sekolah jadi beragam, tidak hanya sekolah negeri. Orang tua juga jadi lebih bebas memilih mau menyekolahkan di mana, tidak terbatas harus di zona tempat tinggalnya.

Tetapi tidak di Finlandia. Karena terbentur konstitusi, pendidikan jadi urusan yang benar-benar ‘dikekepi’. Terutama oleh asosiasi guru. Yang terkenal sangat vokal dalam level kebijakan. Walau tak henti tekanan dari sektor bisnis, agar Finlandia mengikuti langkah negeri tetangga.

Awal tahun 2000an dunia dibuat kaget ketika muncul hasil tes PISA. Swedia yang dikenal sebagai negara paling ‘sarjana’ di salah satu belahan dunia termaju, yang sebelumnya selalu menunjukkan prestasi dalam aneka pengukuran internasional, jeblok nilainya.

Sedangkan Finlandia, yang sering dianggap negara udik di area Nordik, mendadak muncul sebagai juara. Hasil itu membuat tidak percaya bahkan orang Finlandia sendiri. Semua pihak yang meragukan efektivitas kebijakan di sektor pendidikan pun jadi terdiam. Mulai berpikir bahwa jangan-jangan ada yang ‘benar’ dengan kebijakan mereka selama ini.

Sedari itu mereka mulai PD untuk istiqomah aja. Mempertahankan strategi investasi publik dalam sektor pendidikan. Tetap dikelola negara, (hampir) tidak ada sekolah swasta, ekspektasi orang tua dalam kebebasan memilih sekolah pun dikelola.

Sementara di Swedia, eksperimen untuk menerapkan pendekatan pasar dalam sektor pendidikan jadi bola salju yang makin bergulir bebas. Mungkin tidak banyak yang menyangka, bahwa di negara yang jadi model sosial demokrasi negara kesejahteraan itu, ternyata sektor pendidikannya mengalami privatisasi dengan kecepatan drastis (yang sering dibandingkan dengan apa yang pernah terjadi di Chile.)

Sulit memungkiri, menyatakan bahwa ini hanya kebetulan, ketika tren privatisasi itu diikuti tren skor PISA yang mengalami penurunan. Baru akhir-akhir ini tahun 2015 terlihat ada sedikit kenaikan. Itu pun dicurigai karena penggunaan tes berbasis komputer. Anak Swedia memang terkenal sangat akrab teknologi.

Diluar PISA-PISA-an yang seringkali menimbulkan kontroversi, banyak perubahan pula yang terjadi di lini pendidikan di Swedia.

Karena sekolah jadi macam produk berbagai selera, orang tua sebagai customer perlu indikator untuk bisa tahu mana produk pilihan. Jadilah muncul kultur pengukuran dan tes untuk menghasilkan angka yang mudah dibandingkan.

Konsekuensi dari munculnya tabel komparasi ini, ada sekolah yang dianggap bagus dan sekolah yang dicap jelek. Muncul pula sekolah idaman yang bahkan diminati mereka yang tidak dekat tempat tinggalnya. Proses daftar sekolah jadi tak sesederhana dulu yang tinggal merem, masukkan saja sekolah sebelah rumah. Ada daftar tunggu yang menentukan siapa berhak mendapatkan kursi.

Sekolah pun ketimbang fokus pada urusan pedagogi, jadi terbagi kesibukan memikirkan strategi marketing supaya bisa memenangkan customer. Karena jumlah murid yang terjaring menentukan jumlah kupon yang diterima dari negara.

Yang lebih disayangkan lagi. Terjadi degradasi pada profesi guru. Hubungan guru-murid jadi macam penjual layanan dan customer. Guru tidak lagi menempati posisi sekhidmat dulu di masyarakat. Berakibat pada lesunya minat anak muda untuk memasuki profesi keguruan. Ironisnya, walau secara umum ada kekurangan guru, gaji guru (terutama di sekolah swasta) cenderung kecil dibanding rata-rata.

Bagaimana pula dengan proses pembelajaran yang dialami siswa. Apa kemudian pengaruhnya? Itu butuh pembahasan panjang lain lagi.