(Stockholm, Juli 2019)

Ini dia distrik tempat kontrakan #13.

Kata Google, area ini adalah daerah dengan pendapatan per kapita paling rendah di Stockholm. Penduduknya 80% berlatar etnis pendatang.

Media yang bias bahkan dengan sadis memberi stigma area ini sebagai salah satu “no-go zone” karena dianggap tidak aman. Senasib dengan pamor kampung halamannya Zlatan Ibrahimovic di Malmö, Rosengård.

Suka bombastis tapi memang berita. Sependek ini rasanya baik-baik saja.

Enak malahan. Pas depan apartmen ada Masjid. Di centrumnya bertebaran restoran halal. Toko kelontong halal juga dalam jarak jalan kaki saja. Toko hijab pun ada karena pemandangan muslimah berjilbab di area ini hal biasa.

Tapi yah, tidak menafikkan kenyataan. Permasalahan di area sini ya memang ada.

Misal, bicara soal kualitas sekolah anak.

Kata koran lokal, di area yang disebut sebagai “vulnerable areas” macam ini, di tahun 2017 lalu, tidak sampai 50% lulusan SMP itu cukup kualifikasinya untuk masuk Gymnasium (SMA jalur ‘akademik’).

Klasik memang. Segregasi residensial konon menciptakan persoalan semacam ini.

Sebetulnya Swedia ini agak unik dibanding negara-negara Nordik tetangganya. Soal kebijakan boleh memilih sekolah anak buat orang tua. Di sini lebih terbuka dibanding negara-negara tetangga (cmiiw).

Mau sekolah di luar zona resindensial, mau masuk sekolah swasta dengan ciri khas masing-masing. Lebih bebas boleh memilih.

Jadi di sini memang bermacam sekolah ada. Sekolah Islam. Sekolah Perancis, Jerman, Suomi. Sekolah Montessori, Sekolah Waldorf. Gimana selera. Beda memang sama Finlandia yang (hampir) semua sekolah publik biasa.

Sebagai catatan, yang namanya sekolah swasta di Nordik itu maksudnya dikelola swasta non-pemerintah. Tapi tetap tidak boleh memungut biaya. Semua dibayar “voucher” dari pajak negara.

Dengan adanya opsi kebebasan mencari sekolah ini, kiranya apakah ini bagus buat anak-anak di area sini?

Misalkan si Ahmad, pendatang dari Somalia, dia ini anak yang pintar dan rajin belajar, kan bisa cari sekolah di area yang lebih ‘bagus’? Bisa keluar dari lingkungan sekolah yang dicap kurang kondusif ini?

Hingga harapannya, bisa mentas, naik pendidikannya naik pula strata sosialnya? Dia yang pintar, dia yang rajin, dia yang sungguh-sungguh, dia yang akan sukses, gitu kan logika meritokrasinya…

Kira-kira, setelah dua dekade kebijakan boleh memilih sekolah itu berjalan, apa yang terjadi kemudian?

Apa benar anak-anak yang dicap ‘rentan’ ini yang paling mendapat keuntungan dari kebijakan semacam ini?

Topik “school choice” ini pernah jadi bahan diskusi panas di kelas Nordic Education. Pun termasuk isu sensitif yang memancing pro kontra di tengah masyarakat negeri‐negeri utara.

Tak akan cukup dibahas hanya di satu postingan media sosial saja. Semoga bisa bersambung di lain tulisan.