(Helsinki, Februari 2021)

Kita sering mendengar selentingan, kolektivisme berkaitan dengan masyarakat yang doyan KKN. Seakan-akan pesannya: lebih unggul karakter masyarakat individualis. Lebih kondusif untuk bersih dari korupsi.

Benarkah begitu? Ternyata tak sesederhana itu. Ada nuansa yang butuh perbincangan lebih panjang lagi.

Sedikit berbagi persepektif dari negeri es.

Waktu mata kuliah “Nordic Education” dulu, dosen pernah bilang. Keunikan negara-negara Nordik itu dia punya dua karakteristik yang nampak saling bertentangan. Individualis sekaligus kolektif. Jadi satu di dalam masyarakatnya.

Sebagai orang yang datang dari Asia, sungguh waktu itu saya bingung memahaminya. Bagaimana mungkin jadi satu bersamaan? Individualisme dan kolektivisme itu bukankah konsep berlawanan?

Individualisme biasanya diidentikan dengan karakter Barat, yang masuk kategori masyarakat WEIRD (Western-Educated-Industrialised-Rich-Democratic).

Kolektivisme biasanya diidentikan dengan masyarakat Timur yang dominan budaya agrarisnya. Contohnya ya di negeri kita, Indonesia.

=====================================

Tapi ternyata, ada catatan penting soal kolektivisme ala Nordik ini. Kolektivisme yang mewujud di negara Nordik ternyata berbeda varian dengan citarasa kolektivisme di negeri kita.

Ada dua jenis kolektivisme. “Institutional collectivism” alias kolektivisme tipe I & “in-group collectivism” atau kolektivisme tipe II.

Kolektivisme tipe II ini cenderung kepada “family collectivism.” Kita menaruh kesetiaan, kebanggaan, kepercayaan, pada yang memiliki hubungan keluarga. Oleh karena itu, klan, keluarga besar, suku, kelompok, memiliki posisi penting bagi seseorang.

Masyarakat Indonesia cenderung tinggi dalam praktik ini. Kalau kita mau melakukan apa, mau belajar apa, mau jadi apa, keluarga jadi pertimbangan penting. Apa kata keluarga besar. Harus membawa nama baik dan kebanggaan.

Menurut survey, masyarakat Nordik, cenderung rendah dalam kolektivisme tipe II ini. Mau melakukan apa, ya tidak tergantung kata keluarga besar. Mau jadi apa, mau belajar apa, bagaimana aspirasi pribadi masing-masing aja.

Rendahnya kolektivisme tipe II ini yang dengan kata lain disebut punya individualisme tinggi (soal tingginya individualisme ini tentu punya konsekuensi negatifnya sendiri)

Sementara kolektivisme tipe I, “institutional collectivism, ” ini berkaitan dengan adanya kepercayaan tinggi pada institusi sosial. Adanya kecenderungan untuk mendistribusikan sumber daya secara kolektif dalam institusi tersebut. Kepercayaan diletakkan pada lingkup yang lebih besar dari keluarga, klan, suku, kelompok.

Hasil survey bilang, negara-negara Nordik cenderung tinggi dalam kolektivisme tipe I. Inilah alasan kenapa mereka disebut punya karakteristik masyarakat kolektif.

Tingginya kolektivisme tipe l ini jadi modal sosial mereka. Dan institusi utama yang jadi tempat melabuhkan kepercayaan ini ya negara kesejahteraan. Didorong pula dengan rendahnya hierarki masyarakat & prinsip egalitarianisme, mereka memang menaruh kepercayaan tinggi pada institusi negara kesejahteraannya.

Budaya kolektivisme tipe I konon merupakan salah satu variabel yang berkorelasi dengan rendahnya praktik korupsi di suatu negara. Dan memang angka korupsi di negara-negara Nordik ini juga rendah.

Jadi, apakah kolektivisme berkaitan dengan tingginya praktik korupsi? Ternyata tergantung, kolektivisme yang mana dulu?

Kolektivisme tipe II, “in-group collectivism,” memang berkorelasi positif dengan KKN. Berkelindan pula dengan struktur masyarakat yang hierarkis (power distance tinggi). Masyarakat sedemikan cenderung punya angka korupsi tinggi.

Hal ini karena orang-orang condong melindungi kepentingan klan dan elit sekelompok. Konon pula, di masyarakat sedemikian investasi bidang pendidikan dan kesehatan juga cenderung rendah.

Tapi ternyata tidak begitu untuk kolektivisme tipe I, yang malah berkorelasi dengan rendahnya angka korupsi. Variabel ini bersinergi dengan aspek rendahnya power distance/hierarki dalam masyarakat.

Masuk akal. Kepercayaan kolektif terhadap institusi yang lebih besar dari lingkup klan jadi modal sosial yang merekatkan bangsa. Elit tidak terlampau sibuk mengamankan posisinya. Begitu juga rakyat biasa, tidak harus sampai mencuri untuk sekedar menyambung kehidupan.

=====================================

Tentu saja, banyak kritik soal analisis budaya semacam ini. Pun faktor budaya tidak menjelaskan segalanya. Ada faktor-faktor lain juga.

Memang harus hati-hati kalau bicara soal budaya. Salah-salah terjebak dalam etnosentrisme, superioritas budaya satu dibanding yang lainnya.

Tapi ini mungkin yang terpenting. Budaya itu dinamis. Manusia bukan robot. Generasi muda bisa jadi punya tatanan nilai yang berbeda dari generasi sebelumnya. Kepemimpinan juga punya peran besar dalam membentuk norma-norma baru.

Tak perlu bermuram durja bahwa korupsi sudah mengakar-membudaya di bangsa kita. Pasti ada caranya untuk mengubah budaya tersebut.

Di sosok-sosok yang memegang peran kepemimpinan dalam sektor pendidikanlah kita patut menaruh harapan paling besar untuk perubahan.

Siapa mereka? Ya anak murid, ya orang tua, ya guru. Ya kita semua. Kepemimpinan itu sejatinya terdistribusi dalam diri kita semua.

Demikianlah, kata dosen saya.

Nggak tahu bener apa nggaknya, hahaha…

Saya sih memilih percaya. Memberi secercah dosis optimisme. Harapan bahwa kita berdaya mencipta perubahan bagi masa depan 😉

Sumber:
Bu Dosen mata kuliah “Nordic Education”
DOI 10.1108/14691930910922978
DOI: 10.1177/0022022108318096
globeproject.com